Pabrik PKS Tolak Sawit Masyarakat, DPR Desak Pemerintah Cabut Larangan Ekspor CPO

Ilustrasi doc. Pribadi © Suriya-Aceh Info Anak Meulaboh: "-Pabrik/PKS Tolak Sawit Masyarakat, DPR Desak Pemerintah Cabut Larangan Ekspor CPO-"

Suriya-Aceh Info Anak Meulaboh→ Pabrik/PKS Tolak Sawit Masyarakat, DPR Desak Pemerintah Cabut Larangan Ekspor CPO-» Harga buah kelapa sawit turun drastis setelah pemerintah melarang kebijakan ekspor crude palm oil (CPO) sejak 28 April 2022.

Beberapa pabrik kini menolak menerima buah sawit dari kebun masyarakat dan memilih hanya mengelola hasil kebun sendiri.

Anggota DPR RI Abdul Wahid saat dikonfirmasi mengaku telah mendapat banyak keluhan dari petani. Dia sudah berkomunikasi dengan petani dan pengurus koperasi sawit.

"Kondisinya petani sawit semakin mengkhawatirkan. Di Riau, saya mendapat pengaduan, banyak koperasi dan pengepul sawit berhenti mengambil buah petani, dikarenakan pabrik tidak membeli," kata Wahid kepada merdeka.com Minggu (15/5).

Dampak Pelarangan Ekspor

Wahid menduga kondisi petani sawit yang semakin memprihatinkan iini akibat dari kebijakan pemerintah yang melarang ekspor Crude Palm Oil (CPO).

"Ini jelas akibat dari pelarangan ekspor CPO, perusahaan tentu mengurangi produksi. Bagi yang punya kebun sendiri tentu kelola yang ada, dan tidak membeli buah sawit masyarakat," tegas Wahid.

Menurut Wahid, kondisi tersebut juga seperti anomali. Sebab, di satu sisi pemerintah mengeluarkan larangan kebijakan untuk menjaga pasokan bahan baku minyak goreng.

"Tapi di sisi lain petani harus terkena imbas, seharusnya kebijakan harus memberikan solusi," kata politisi PKB ini.

Cabut Larangan Ekspor dan Maksimalkan DMO

Karena itu, Wahid meminta pemerintah mencabut kebijakan larangan ekspor yang berdampak terhadap nasib jutaan petani sawit. Selain itu, Wahid juga berharap agar pemerintah memaksimalkan pengawasan terhadap mekanisme Domestik Market Obligation (DMO) atau Domestik Price Obligation (DPO),

"Harus dicabut larangan ekspor, pemerintah cukup maksimalkan pengawasan pelaksanaan kebijakan mekanisme DMO atau DPO, perusahaan harus penuhi bahan baku dalam negri dengan harga khusus," jelasnya.

Wahid juga menegaskan, pengawasan terhadap pasokan dan peredaran minyak goreng harus ketat, perilaku korupsi harus ditindak tegas.

"Harusnya awasi secara ketat pasokan dan peredaran minyak goreng, pejabat yang bermain mata dengan pengusaha nakal harus ditindak tegas. Jangan pula kebijakan yang dibuat malah menyengsarakan petani," pungkas Wahid.

“Semoga Isi & Informasi Dari Artikel Blog/Website Sederhana Ini Bermanfaat Untuk Kita Semuanya”

[Sumber: yang diambil Admin Blog Suriya-Aceh Info Anak Meulaboh Silahkan Lihat Di→ News Merdeka]

Read more »

Pabrik Minyak Goreng Tidak Butuh Dana Subsidi Pemerintah

Ilustrasi doc. Pribadi © Suriya-Aceh Info Anak Meulaboh: "-Pabrik Minyak Goreng Tidak Butuh Dana Subsidi Pemerintah-"

Suriya-Aceh Info Anak Meulaboh→ Pabrik Minyak Goreng Tidak Butuh Dana Subsidi Pemerintah-» Produksi minyak sawit mentah (CPO) Indonesia pada 2021 tercatat sebanyak 47 juta ton lebih.

Apabila diasumsikan produksi Tandan Buah Segar (TBS) sawit dari Perkebunan Negara (PTPN) mencapai 4% dari total nasional, maka hasil panen TBS sawit bisa digunakan untuk memproduksi minyak goreng nasional. Terlebih menurut praktisi senior Bisnis Minyak Sawit Indonesia, Maruli Gultom, kebutuhan minyak goreng sawit nasional mencapai 200 juta liter atau sekitar 160 ribu ton CPO per bulan.

"Solusi terbaik dari kebutuhan minyak goreng nasional, bisa menggunakan CPO yang dihasilkan dari PTPN sebagai milik negara," ungkap Maruli kepada InfoSAWIT, belum lama ini.

lebih lanjut tutur Maruli, hasil CPO dari perusahaan milik negara ini, seharusnya jadi prioritas pemerintah untuk digunakan seluruhnya demi kepentingan rakyat Indonesia.

"Kalau produksi TBS dan CPO dari PTPN masih kurang untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng nasional, maka pemerintah bisa membeli TBS sawit petani yang produksinya sebesar 41% dari total produksi CPO nasional," jelas Maruli menerangkan.

Berdasarkan penelusuran redaksi InfoSAWIT, pemasaran hasil CPO milik PTPN melalui kantor pemasaran bersama milik pemerintah juga (KPBN), yang menjual CPO dengan cara lelang. Sesuai asumsi ketika penerapan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) beberapa waktu lalu, seharusnya harga CPO sebesar Rp. 9.000/kg supaya diolah menjadi minyak goreng sawit dengan harga jual Rp. 14.000/liter. Sayangnya, KPBN masih menjual CPO berdasarkan harga patokan ekspor yang besarannya lebih dari Rp. 13.000/kg.

Merujuk perintah Presiden Jokowi dan Menteri BUMN Erik Tohir, Pemerintah lebih mengutamakan kepentingan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat Indonesia demi mendapatkan minyak goreng dengan harga terjangkau.

"Pemerintah mengutamakan kebutuhan pokok masyarakat luas untuk mendapatkan minyak goreng dengan harga terjangkau, " kata Presiden Jokowi saat mengumumkan larangan sementara ekspor CPO dan produk turunannya (27/4/2022).

Berdasarkan informasi dari KPBN, perdagangan CPO, pada 13 Mei 2022, sebagai berikut:

Tender KPBN, (Rp./Kg), Excld PPN

CPO

Belawan & Dumai Rp.13889-INL;

Siak Rp.13839 (WD). Penawaran tertinggi Rp.12260-IBP;

T.Duku Rp.13789 (WD). Penawaran tertinggi Rp.12400-EUP;

T.Bayur Rp.13789 (WD). Penawaran tertinggi Rp.12290-WIRA;

Palopo Rp.13689 (WD). Penawaran tertinggi Rp.11700-EUP;

CPKO

Palembang Rp.18636 (WD). Penawaran tertinggi Rp.17200-UNILEVER;

Lampung Rp.18493 (WD). Penawaran Rp.16000-AMJP

Merujuk ke perdagangan KPBN milik perusahaan negara ini, menurut pengamat sawit nasional, Ignatius Ery Kurniawan, akan berdampak sulitnya harga jual minyak goreng mencapai harga Rp. 14.000/liter. Lantaran harga CPO masih seharga lebih dari Rp. 13.000/kg. Jika Pemerintah Indonesia serius, harusnya penugasan diberikan kepada PTPN untuk menyuplai kebutuhan CPO sesuai dengan harga waktu DMO sekitar Rp. 9.000/kg. Dengan tersedianya CPO murah, maka produksi minyak goreng sawit akan cepat turun dengan harga jual sebesar Rp. 14.000/liter.

"Perusahaan negara khususnya PTPN harus mulai menyediakan kebutuhan CPO untuk pasar domestik sesuai instruksi Presiden Jokowi, jangan malah mencari untung sendiri dan mengorbankan petani kelapa sawit," Kata Ery yang pernah menjabat sebagai Sekretaris III Dewan Minyak Sawit Indonesia periode 2009 lalu.

Pentingnya ketersediaan CPO dengan harga murah, menjadi syarat utama bagi produksi minyak goreng dengan harga murah dan terjangkau seluruh rakyat Indonesia. Lebih jauh, pemerintah bisa memberikan penugasan khusus kepada PTPN sebagai penyedia CPO dan BPDPKS sebagai pendanaan subsidi selisih harganya."Jika masih kurang, bisa membeli TBS milik petani dengan harga yang wajar dan subsidi ditanggung dana BPDPKS juga," Ujar Ery.

Adanya good governance dengan aturan yang bagus dan mengikat, akan mendorong pemenuhan minyak goreng dengan harga terjangkau seperti Instruksi Presiden Jokowi. "Harus ada keinginan kuat dan fokus kepada kebutuhan pokok rakyat Indonesia terlebih dahulu," Kata Ery menyarankan kepada Perusahaan Negara.

Sebab itu, tata kelola perdagangan bersumber dari pasokan minyak goreng yang bisa didapatkan dengan harga murah, baru rantai pasok perdagangan bisa diatur sampai masyarakat luas, sesuai dengan harga Rp. 14.000/liter.

"Jangan menunda-nunda untuk memasok CPO dengan harga murah untuk produksi minyak goreng bagi rakyat Indonesia", ujar Ery, lebih lanjut" Perusahaan negara milik rakyat juga, jadi harus mampu memenuhi kebutuhan rakyat".

“Semoga Isi & Informasi Dari Artikel Blog/Website Sederhana Ini Bermanfaat Untuk Kita Semuanya”

[Sumber: yang diambil Admin Blog Suriya-Aceh Info Anak Meulaboh Silahkan Lihat Di→ News infosawit]

Read more »

Harga Jual CPO Turun US$ 183/Ton, Pasokan Minyak Goreng Sawit Sudah Terpenuhi

Ilustrasi doc. Pribadi © Suriya-Aceh Info Anak Meulaboh: "-Harga Jual CPO Turun US$ 183/Ton, Pasokan Minyak Goreng Sawit Sudah Terpenuhi-"

Suriya-Aceh Info Anak Meulaboh→ Harga Jual CPO Turun US$ 183/Ton, Pasokan Minyak Goreng Sawit Sudah Terpenuhi-» Paska larangan sementara ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunannya, oleh Presiden Jokowi pada akhir April 2022 lalu, telah mendorong harga CPO di Bursa Malaysia sempat melonjak tinggi hingga RM 7.104/Ton.

Lonjakan harga CPO tersebut, merupakan respon pasar yang terkejut adanya keputusan tersebut.

Hasilnya, masyarakat luas di Indonesia bisa menikmati Hari Raya Idul Fitri 1443H dengan aman dan lancar. Pasalnya, ketersediaan pasokan minyak goreng sawit curah dan kemasan kini tersedia di sekitar masyarakat luas.

Sebab itu, kebijakan larangan sementara ekspor CPO harus ditinjau kembali, guna memberikan rasa keadilan pada masyarakat, terutama petani kelapa sawit. Dari hasil pantauan redaksi InfoSAWIT, beberapa daerah sentra perkebunan kelapa sawit, harga jual TBS mengalami penurunan besar-besaran, hingga mencapai 40% dari ketetapan harga disbun setempat. Minimnya harga yang diterima petani kelapa sawit itu, sebagai akibat stok CPO yang menumpuk di tangki penyimpanan sementara Pabrik Kelapa Sawit (PKS).

Sumber InfoSAWIT dari perusahaan perkebunan kelapa sawit juga mengonfirmasikan kesulitan menjual hasil olah Tandan Buah Segar (TBS) sawit yakni CPO ke pasar, "Alasan utama yang dikatakan pembeli CPO kami, karena mereka juga kesulitan menjual CPO yang mereka miliki. Lantaran pasokan minyak goreng domestik sudah berlimpah, sedangkan pasar ekspor masih dilarang" ujar pihak perusahaan yang tak mau disebutkan namanya kepada Info SAWIT menjelaskan.

Sebab itu, dibutuhkan bantuan Presiden Jokowi untuk mencabut larangan sementara ekspor CPO dan produk turunannya secepatnya. Lantaran, apabila tidak segera dicabut, beberapa PKS sedang berencana menghentikan produksinya akibat tangki penampungan (storage tank) milik PKS sudah penuh, sehingga tidak mungkin lagi bisa melakukan produksi sebab tidak ada tangki penyimpanannya.

Selain tangki penyimpanan yang penuh, Pabrik Kelapa Sawit (PKS) juga khawatir kualitas CPO akan rusak karena disimpan di tangki terlalu lama.

"Kualitas CPO akan rusak, bila terlalu lama disimpan dalam tangki penyimpanan" ujarnya menjelaskan.

Di sisi lain, PKS yang menurunkan produksi, juga sudah mulai berhenti melakukan pembelian hasil panen (Tandan Buah Segar/TBS) milik petani kelapa sawit. Padahal, hasil TBS yang dipanen petani, juga menjadi sandaran utama mata pencaharian masyarakat luas. Jika hal ini berlangsung lama, PKS juga khawatir akan terjadi boikot petani kelapa sawit dalam jangka waktu dekat.

"Jangan sampai petani sawit lagi yang jadi korban," kata dia menjelaskan, "Apabila sampai tidak mau panen dan tidak merawat serta melakukan pemupukan, maka di masa depan, kebun sawit petani akan bermasalah besar karena produksi mereka akan anjlok".

Sebab itu, kebijakan pemerintah sangat diharapkan dapat memihak petani kelapa sawit yang hingga dewasa ini masih terus berjuang merawat pokok tanamannya.

"Jangan sampai pula, PKS ikutan tutup dan berhenti produksi, karena sudah tidak ada tempat penyimpanan CPO lagi" Kata dia menegaskan.

Sementara merujuk harga Bursa Malaysia (6/5/2022), harga jual CPO telah menyentuh harga RM 6.400/ton atau sebesar US$ 1.460/ton. Harga ini menurun cukup signifikan, bila dibandingkan akhir bulan lalu yang mampu mencapai US$ 1.643/Ton.

Turunnya harga CPO sebesar US$ 183/ton, menjadi sinyal kuat bagi pelaku usaha minyak sawit akan terjadinya penurunan harga jual CPO di masa mendatang. Sebab itu, Presiden Jokowi harus segera mencabut regulasi larangan sementara ekspor CPO dan produk turunannya.

"Petani juga sudah mulai mengalami kesulitan hidup,  lantaran harga jual pupuk sudah tidak terjangkau", pungkasnya.

“Semoga Isi & Informasi Dari Artikel Blog/Website Sederhana Ini Bermanfaat Untuk Kita Semuanya”

[Sumber: yang diambil Admin Blog Suriya-Aceh Info Anak Meulaboh Silahkan Lihat Di→ News Infosawit]

Read more »

Idul Fitri Telah Usai, Harga Kelapa Sawit Riau di Tingkat Petani Sekarang Rp 2.100 - Rp 2.300 per Kg

Ilustrasi doc. Pribadi © Suriya-Aceh Info Anak Meulaboh: "-Idul Fitri Telah Usai, Harga Kelapa Sawit Riau di Tingkat Petani Sekarang Rp 2.100 - Rp 2.300 per Kg-"

Suriya-Aceh Info Anak Meulaboh→ Idul Fitri Telah Usai, Harga Kelapa Sawit Riau di Tingkat Petani Sekarang Rp 2.100 - Rp 2.300 per Kg-» Petani sawit di Provinsi Riau meminta kepada pemerintah agar kebijakan larangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng ke luar negeri bisa segera dicabut, agar harga beli sawit petani bisa kembali membaik.

Sekretaris Apkasindo Riau Djono Albar Burhan mengatakan saat ini harga rata-rata sawit yang diterima petani dari pabrik masih sama dengan kondisi sebelum Lebaran atau akhir April 2022 lalu, yaitu di harga Rp2.100 sampai Rp2.300 per kg.

"Harga jual sawit petani di Riau masih belum pulih ke kondisi sebelum larangan ekspor, masih jauh dari harga sebelumnya yang bisa Rp3.800 per kg. Karena itu kami minta larangan ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng ini dicabut oleh pemerintah," ujarnya, Senin (9/5/2022).

Dia mengakui hanya itu satu-satunya solusi agar harga jual sawit yang diterima petani bisa kembali membaik, seiring dengan masih tingginya harga CPO di pasar dunia.

Menurutnya saat ini petani sawit harus menanggung kerugian akibat harga jual sawit yang rendah, dan bahkan dinilai hanya bisa menahan kondisi tersebut dalam sepekan kedepan.

Karena apabila harga jual bertahan di angka rendah seperti saat ini, petani sawit disebut tidak mampu membeli pupuk untuk menjaga produktivitas hasil sawit kedepannya, karena memang harga pupuk juga masih tinggi.

"Untuk harga pupuk tidak ikut turun di saat harga sawit sedang turun, dan pupuk masih dijual dengan harga lama, misalnya NPK tahun lalu masih Rp450.000, sekarang sudah Rp700.000, kemudian pupuk urea yang tahun lalu Rp300.000, sekarang sudah Rp600.000," ujarnya.

Dia menyebutkan apabila kondisi harga rendah tidak bisa diselesaikan pemerintah, akan berdampak pada turunnya produktivitas sawit petani rakyat di tahun depan, yang tentu berimbas terhadap aktivitas pengolahan kelapa sawit di Provinsi Riau dan nasional.

Setelah keluarnya pelarangan ekspor sawit oleh Presiden Jokowi pada akhir pekan lalu, dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat khususnya petani kelapa sawit. Sebelumnya Gubernur Riau Syamsuar mengatakan saat ini ada dua daerah yang sudah melaporkan kondisi lapangan di sekitar operasional pabrik kelapa sawit, salah satunya dari Rokan Hilir.

"Setelah adanya kebijakan larangan ekspor sawit, tadi ada dua daerah yang melaporkan kondisi lapangan seperti ada kemungkinan pabrik kelapa sawit atau PKS menutup operasional. Karena beberapa alasan seperti menyesuaikan stok bahan baku sawit dengan kapasitas penampungan yang ada," ujarnya, Senin (25/4/2022).

Dia menjelaskan saat ini terjadi penumpukan truk pembawa sawit hasil petani, dan menurutnya kondisi ini akan dikoordinasikan dengan Kapolda, Danrem, dan Kabinda untuk kemudian hasil pantauan tersebut dilaporkan kepada pemerintah pusat.

Menurutnya kondisi penumpukan truk sawit ini tentu menyulitkan bagi para petani karena sudah mendekati Lebaran yang tinggal sepekan lagi, dimana semua orang membutuhkan uang belanja.

Karena itu pihaknya berharap agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan di tengah masyarakat akibat kondisi tersebut.

"Kami juga harap ada kebijakan nasional yang tidak mengganggu petani sawit, dan menjadi solusi agar semua produksi sawit bisa diterima kembali oleh pabrik yang ada di Riau, karena memang apabila buah sawit ada banyak menyebabkan pabrik tidak bisa menerima dan menampung akibat tidak sesuai dengan kapasitas daya tampungnya."

di Tulis Oleh: Arif Gunawan

“Semoga Isi & Informasi Dari Artikel Blog/Website Sederhana Ini Bermanfaat Untuk Kita Semuanya”

[Sumber: yang diambil Admin Blog Suriya-Aceh Info Anak Meulaboh Silahkan Lihat Di→ News Sumatra.Bisnis]

Read more »

Larang Ekspor CPO, Jokowi Siap Merugi

Doc. Pribadi © Suriya-Aceh Info Anak Meulaboh: Larang Ekspor CPO, Jokowi Siap Merugi

Suriya-Aceh Info Anak Meulaboh→ Larang Ekspor CPO, Jokowi Siap Merugi-» Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku, kebijakan larangan ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng, termasuk minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya bakal membuat negara menanggung kerugian tak sedikit.

Sebab, pemerintah bakal kehilangan devisa hasil ekspor CPO yang nilainya tak sedikit. Namun, Jokowi bersikeras ingin mencukupi kebutuhan minyak goreng di dalam negeri terlebih dahulu.

"Larangan ini memang menimbulkan dampak negatif. Berpotensi mengurangi produksi, hasil panen petani yang tak terserap. Namun tujuan kebijakan ini ada untuk menambah pasokan dalam negeri hingga pasokan melimpah," ujarnya dalam siaran video, Rabu (27/4).

Untuk itu, dia meminta kesadaran pelaku industri minyak sawit untuk memasok kebutuhan dalam negeri.

"Prioritaskan dulu dalam negeri, penuhi dulu kebutuhan rakyat. Semustinya, kalau melihat kapasitas produksi, kebutuhan dalam negeri bisa dengan mudah tercukupi," desak Jokowi.

Menurut perhitungannya, volume bahan baku minyak goreng yang diproduksi dan diekspor negara jauh lebih besar daripada kebutuhan dalam negeri. Sehingga, masih tersedia sisa kapasitas yang sangat besar.

"Jika kita semua mau dan punya niat untuk memenuhi kebutuhan rakyat sebagai prioritas, dengan mudah kebutuhan dalam negeri dapat dicukupi. Ini yang menjadi patokan saya untuk mengevaluasi kebijakan itu," jelasnya.

“Semoga Isi dan Informasi Dari Artikel Website/Blog Sederhana Ini Bermanfaat Untuk Kita Semuanya”

[Sumber: yang diambil oleh Admin Suriya-Aceh Info-Anak-Meulaboh Silahkan Lihat Di→ News Liputan6]

Read more »